Desa Dapdap Putih

Dapdap Putih, Buleleng – Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek rehabilitasi finishing Kantor Desa Dapdap Putih resmi dialihkan ke tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk anggota DPRD Kabupaten Buleleng, I Nyoman Soma Suarsa, SH.

Penundaan proyek ini dari tahun 2024 ke 2025 disebabkan oleh adanya perubahan sumber pendanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dana yang semula dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten Badung kini beralih ke Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pergeseran ini membutuhkan penyesuaian administratif dan teknis, yang membuat proyek tidak dapat dilanjutkan pada tahun ini.

Musyawarah yang digelar secara terbuka ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, serta tokoh masyarakat dan ketua RW. Kehadiran I Nyoman Soma Suarsa, SH, dalam Musdes ini menegaskan dukungan legislatif dari DPRD Buleleng terhadap proyek pembangunan desa, sekaligus memberikan jaminan bahwa pendanaan dari pemerintah kabupaten akan tersedia.

Kepala Desa Dapdap Putih menyampaikan bahwa penundaan ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penggunaan anggaran bisa lebih efektif. Pemerintah Desa Dapdap Putih berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan transparan dan akuntabel.

Meski harus menunggu, proyek rehabilitasi kantor desa ini tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah desa, bersama BPD, LPM, dan seluruh elemen masyarakat, akan terus berkoordinasi untuk mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan administratif, sehingga pembangunan dapat segera dimulai begitu anggaran 2025 telah disetujui.